Bimtek Satpol PP – merupakan pelatihan bagi setiap anggota satuan polisi pamong praja agar lebih mengenal tugas pokok fungsinya dalam rangka ketertiban umum, penegakan perda serta ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Satpol PP merupakan bagian dari pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena memang sesuai dengan tupoksinya. Maka dari itu untuk lebih memperjelas dan membuat fungsi dari Satpol PP lebih terarah, maka kami dari lembaga Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan pelatihan.

Pelatihan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kapasitas SDM dari Satuan Polisi Pamong Praja agar dalam tugasnya bisa lebih profesional dan juga kompeten.

 

Info Bimtek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari sedikit unit kerja Pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Setiap kegiatan penertiban Satpol PP merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan yang disusun oleh dinas tata kota dan dinas lainnya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah disetiap level pemerintah yaitu Gubernur, Bupati/ Walikota, dan Kecamatan.

Maka penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain menegakkan peraturan daerah, satpol pp juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalisasikan kinerja Satpol PP, dengan ini kami mengadakan pelatihan dan pendidikan formal di bidang Satuan polisi Pamong Praja yaitu Diklat Satpol PP

Berikut adalah beberapa materi dan info bimtek dan diklat nasional, silahkan pilih materinya sesuai dengan pelatihan yang dibutuhkan dan sesuaikan dengan jadwal serta tempat yang kami telah sediakan dibawah :

Materi Pelatihan Satpol PP

Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan PP tersebut terdapat dalam Pasal 5 bahwa Satpol PP mempunyai fungsi :

  • Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
  • Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  • Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, Penyidik PNS daerah/aparatur lainnya;
  • Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.